Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan legislasi tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Namun, dalam dekade terakhir, MK terlibat dalam pergeseran fungsi yang menarik perhatian, dengan semakin seringnya memainkan peran sebagai “legislator positif.” Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kewenangan MK secara konstitusional dan dampaknya pada sistem trias politica.
Fakta Penting
Sebanyak 58% atau 107 dari 198 putusan MK antara 2012 dan 2022 memiliki dampak normatif, membentuk aturan baru yang sebelumnya tidak ada (M. Alief Fariezi, 2023). Pergeseran ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai undang-undang, tetapi juga ikut menciptakan norma hukum, yang bisa dikatakan melampaui mandat aslinya.
Dampak
Pergeseran fungsi MK ini mengancam kepercayaan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial. Jika tidak diatasi, ini bisa mengganggu kepastian hukum dan merusak keseimbangan sistem trias politica. Pertanyaan muncul: apakah MK semakin terlibat dalam legislasi, dan bagaimana dampaknya pada demokrasi Indonesia?
Penutup:
Dengan pergeseran fungsi yang signifikan, MK berada di persimpangan penting. Pertanyaan mendasar tentang batasan kewenangannya dan dampak sosial-politiknya harus segera dijawab untuk menjaga kredibilitas dan kepastian hukum di Indonesia.
