Latar Belakang
Gubernur Jateng baru-baru ini meminta Bapenda untuk kembali meneliti kebijakan pencabutan diskon PKB pada 2026. Langkah ini dilakukan setelah adanya perdebatan publik mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Fakta Penting
Merespons hal itu, Kepala bapenda jateng Muhammad Masrofi membenarkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan terkait tengah dilakukan. “Ya, ini baru dibahas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026). Diskusi intensif sedang berlangsung untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi daerah.
Dampak
Pencabutan diskon PKB di 2026 menjadi perhatian publik karena potensial mempengaruhi ketersediaan anggaran masyarakat untuk membeli kendaraan. Bapenda saat ini fokus pada analisis komprehensif untuk menentukan langkah terbaik yang dapat diambil.
Penutup
Langkah Gubernur Jateng dan respons Bapenda menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang adil dan efektif. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah kaji ulang ini akan memberikan solusi yang diharapkan oleh masyarakat? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
