Langkah Strategis Wamendagri dalam Memantau Pembangunan KPP Papua Pegunungan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengambil langkah proaktif dengan memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta. Rapat ini menjadi langkah penting setelah kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 dan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026. Ribka menegaskan bahwa pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten.
Fakta Penting dari Rapat Koordinasi
Ribka Haluk menetapkan target jelas untuk KPP Papua Pegunungan, yaitu berfungsi pada tahun 2028 sesuai harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Dalam keterangan tertulisnya, dia menekankan bahwa setiap tahapan administrasi dan teknis harus berjalan sesuai jadwal. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan ini berjalan lancar dan sesuai rencana.
Dampak dan Prospek Pembangunan KPP Papua Pegunungan
Pembangunan KPP Papua Pegunungan tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga simbol harapan untuk masyarakat setempat. Dengan terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Pegunungan dan mendukung otonomi daerah yang lebih efektif.
Penutup
Wamendagri Ribka Haluk telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam memastikan progres pembangunan KPP Papua Pegunungan. Dengan target tahun 2028, ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang penguatan otonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
#JurnalistikPro #BeritaPapua #PembangunanKPP
