Ketika Pemerintah membentuk Danantara dan mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN, masyarakat menantikan perubahan yang akan terjadi pada perusahaan-perusahaan milik negara.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang memiliki peran sentral dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Hampir semua bidang dirambah, mulai dari sektor energi, transportasi, konstruksi, hingga keuangan, perusahaan-perusahaan milik negara menjadi tulang punggung pembangunan dan penyedia berbagai layanan publik yang strategis.
Namun, di balik posisi vital itu, BUMN juga terus dibayangi problem klasik: kinerja keuangan yang belum optimal, efisiensi yang rendah, serta tata kelola yang kerap terseret kepentingan politik.
